Menjelang Penerapan PSBB di Kota Makassar, Ini Tanggapan Ketua PERSAKMI Sulsel

oleh -154 views

Beredar informasi di sosial media bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan disosialisasi pada tanggal 17-20 April 2020 dan akan diuji coba pada tanggal 21-24 April 2020. Tahap uji coba ini sekaligus melihat bagaimana respon dan ketaatan masyarakat dalam penerapan PSBB tersebut. Pelaksanaan PSBB efektif mulai direncanakan pada tanggal 25 April 2020. Artinya diharapkan bahwa pada masa pemberlakuan penerapan aturan tersebut dapat dijalankan dengan maksimal dengan harapan melalui kebijakan PSBB tersebut dapat menurunkan laju penularan Covid-19. Ada beberapa hal yang diatur misalnya masyarakat tidak dibolehkan berkumpul lebih dari 5 org, seluruh pergerakan orang dihentikan, kecuali terpaksa harus keluar rumah maka wajib menggunakan masker, orang yang dalam masa isolasi tidak dibolehkan keluar dari rumah, semua tutup kecuali pasar tradisional, mini market yg menyediakan kebutuhan pokok, dan kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing.

Lebih lanjut ada beberapa hal yang diatur berkaitan dengan pelaksanaan PSBB ini, misalnya pembatasan kendaraan untuk R2, tidak dibolehkan membonceng penumpang untuk R2, dan pengemudi wajib menggunakan masker, sementara pembatasan penumpang R4, misalnya mobil sedan hanya boleh memuat 2 orang yaitu 1 pengemudi di depan dan 1 orang di belakang, untuk mini bus hanya diperbolehkan memuat 4 org yaitu 1 pengemudi di depan, 2 orang di tengah dan 1 orang di belakang semuanya wajib pakai masker. Dihimbau tetap di rumah kecuali untuk keperluan mendesak atau kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat yang tidak diisolasi. Dikabarkan bahwa untuk wilayah yang diisolasi terutama keluarga yang kurang mampu akan disiapkan dapur umum dan diberikan sembako untuk kebutuhan bahan pokok dan direncanakan akan ada layanan isolasi untuk pengganti isolasi mandiri dgn nama layanan “REKREASI DUTA COVID-19 yg diisi dengan pesantren kilat untuk yg beragama islam dengan diinapkan di hotel.

BACA JUGA:  Massa Kembali Gelar Aksi Bela Rohingya di Kedubes Myanmar

Menanggapi hal tersebut Ketua Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Sulawesi Selatan, Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, PhD yang juga sebagai Guru Besar Bidang Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Unhas mendukung dari penerapan PSBB tersebut meskipun dinilai sangat lambat. Laju penularan Covid-19 tersebut terus bertambah dalam masa sosialisasi ini. Karena itu, kami memandang dua kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu terutama Kabupaten Gowa dan Maros mestinya juga sudah mendesak untuk mengajukan pemberlakuan PSBB pada wilayah tersebut. Jangan seperti Makassar, sudah banyak korban baru mau memberlakukan PSBB ini. Ini sudah ada contoh jadi jangan diulangi kesalahan yang sudah kita buat. Prinsip pencegahan menjadi baris terdepan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia dan di Sulawesi Selatan pada khususnya. Jangan menunggu korban berjatuhan, rumah sakit kita tidak sanggup melayani kalau prinsip pencegahan tidak menjadi arus utama. Sudah banyak dokter dan perawat yang meninggal akibat Corona ini yang terinfeksi di sarana fasilitas layanan kesehatan.

BACA JUGA:  Sandiaga Uno Keynote Speaker pada Seminar Online Departemen Sosek Peternakan Fakultas Peternakan Unhas

Dalam masa pemberlakukan PSBB tersebut, lebih lanjut Prof. Sukri mengatakan ini benar-benar harus tegas dan konsisten menerapkan aturan ini karena tidak banyak hal yang dicapai jika kita setengah-setengah menjalankan. Kepatuhan masyarakat dan penegakan aturan di lapangan menjadi kunci penting. Meskipun demikian, ada beberapa kasus yang perlu menjadi pertimbangan di lapangan misalnya penggunaan R4 yang hanya dibolehkan 2 orang pada mobil sejenis sedan atau mobil dengan seat untuk 4 orang, bagaimana dengan ibu hamil yang mau melahirkan atau ibu hamil yang sudah melahirkan, bisa dipastikan isi dari mobil tersebut lebih 2 dari orang atau orang yang pergi konsultasi dan general check up bulanan bagi suami-istri yang sudah lanjut usia pasti ditemani oleh anaknya atau minimal sopir. Komitmen, ketegasan, kejujuran dan pertimbangan kemanusiaan, dan keselamatan juga menjadi poin penting dalam penerapan kebijakan tersebut, tutupnya.